Home » Nasional » Jajak Pendapat “Kompas”: Manuver Parpol Gapai Kekuasaan

Jajak Pendapat “Kompas”: Manuver Parpol Gapai Kekuasaan

Perombakan Kabinet Kerja pada 27 Juli 2016 ditengarai tak cuma buat mempercepat akselerasi kerja para menteri menyukseskan program-program pemerintah, tapi juga buat mengakomodasi aspirasi partai politik yg mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar hingga ketika ini yaitu beberapa partai politik terakhir yg bergabung ke barisan pemerintahan Jokowi-Kalla.

Saat Pemilihan Presiden 2014, kedua parpol ini tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yg di parlemen bermetamorfosis menjadi Koalisi Merah Putih (KMP).

PAN akan mendekati pemerintahan Jokowi-Kalla tatkala kepemimpinan partai itu berpindah dari Hatta Rajasa ke Zulkifli Hasan pada awal 2015.

Sementara Golkar pertama kali menyatakan mendukung pemerintah pada Januari 2016 dan kemudian makin ditegaskan setelah Setya Novanto menjadi ketua umum partai itu sejak Mei lalu.

Adagium “tidak ada makan siang gratis” sepertinya sangat sesuai bagi mengenali motif di balik perubahan posisi politik PAN dan Golkar. Ini sejalan dengan pembicaraan penting di dalam praktik politik, merupakan “siapa” mendapatkan “apa”.

Hal itu kelihatan dalam penunjukan politisi Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Perindustrian dan Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dalam perombakan kabinet pada 27 Juli lalu, yg yaitu perombakan kedua bagi Kabinet Kerja bagi Jokowi-Kalla.

Publik merespons positif keputusan Presiden merombak kabinet dengan tidak mengurangi kekuatan politik baru dalam pemerintahannya.

Selain karena menjadi hak prerogatif Presiden, perombakan itu juga dibutuhkan bagi mempercepat kerja kabinet.

Mayoritas responden juga tak keberatan dengan langkah Presiden memasukkan kader Golkar dan PAN dalam perombakan kabinet kali ini.

Namun, penerimaan responden terhadap langkah Jokowi ini tak sepenuhnya diikuti dengan keyakinan bahwa kader kedua parpol ini mulai loyal kepada Presiden hingga masa pemerintahan ini berakhir.

Manuver politik

Motif penting lahirnya parpol adalah buat mendapatkan kekuasaan. Dalam pengertian ini, kekuasaan digunakan sebagai alat buat merealisasikan aspirasi rakyat.

Salah sesuatu ruang kekuasaan itu adalah kursi di kabinet. Sudah menjadi fatsun politik bahwa parpol pendukung pemerintah mulai mendapat jatah di kabinet sebagai imbalan atas dukungan mereka.

Seturut dengan peta dukungan politik pada Pilpres 2014, Jokowi-Kalla didukung oleh PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI dengan total pendukung pemilu legislatif sebesar 40,89 persen.

Sejak Kabinet Kerja dilantik pada 27 Oktober 2015 hingga perombakan pertama pada 12 Agustus 2015, komposisi anggota kabinet diisi oleh kader parpol pendukung pemerintah ditambah dengan kalangan profesional atau nonparpol.

Dalam perombakan kedua pada 27 Juli lalu, terdapat perubahan komposisi yg signifikan dengan masuknya kader PAN dan Golkar.

Komposisi kader dari parpol pun meningkat dari 13 kader parpol pada kabinet kerja jilid I menjadi 14 kader pada kabinet terbaru (27/7). Jumlahnya 5 dari PDI-P, 3 dari PKB, 2 dari Nasdem, dan masing-masing sesuatu dari Hanura, PPP, Golkar, dan PAN.

Masuknya PAN dan Golkar ke kabinet membuktikan bahwa parpol tak dapat melepaskan diri dari hasrat bagi berkuasa. Merapatnya Golkar dan PAN kepada pemerintah bukanlah sebuah proses yg instan, melainkan melalui manuver politik yg cukup panjang.

Manuver itu biasanya diawali dengan ungkapan simpati terhadap kerja-kerja pemerintah dan pendekatan secara personal atau institusi kepada Presiden ataupun tokoh-tokoh partai pendukung pemerintah.

Manuver Golkar dan PAN ini secara politis memang menguntungkan seluruh pihak karena bisa meredam gejolak atau kegaduhan antarparpol.

Faktanya, semenjak kedua partai ini menyatakan ingin mendukung pemerintah, dinamika di Dewan Perwakilan Rakyat yg melibatkan tokoh-tokoh parpol relatif berkurang. Konflik justru terlokalisasi ke internal partai sendiri seperti Golkar dan PPP.

Manuver-manuver itu buat sebagian besar kalangan masih dianggap wajar karena tak terlampau vulgar dan berada dalam batas etika politik.

Publik pun masih mampu menganggap manuver bagi menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah sebagai langkah yg wajar buat seluruh parpol sejauh pernyataan tersebut tak diikuti dengan tindakan yg atraktif.

Langkah Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden pada 2019 justru dianggap berlebihan karena terlalu kentara buat mengejar kekuasaan. Hal ini diungkapkan oleh 49,6 persen responden.

Beberapa manuver politik yg dianggap publik sebagai upaya parpol bagi melanggengkan kekuasaan mereka sempat kelihatan saat pembuatan undang-undang terkait pemilu atau pilkada.

Saat Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada, sejumlah parpol sempat mewacanakan adanya kenaikan syarat dukungan buat kandidat yg berkompetisi dari jalur perseorangan atau nonparpol.

Sementara di lain, sisi Dewan Perwakilan Rakyat sempat mengusulkan adanya penghapusan kewajiban anggota legislatif bagi mundur ketika maju sebagai kandidat dalam pilkada.

Usulan di atas memang gagal diwujudkan. Namun, melalui revisi UU Pilkada, berhasil dimasukkan ketentuan adanya verifikasi faktual terhadap dukungan yg diberikan bagi calon perseorangan. Ketentuan ini ditengarai memberatkan syarat calon perseorangan.

Terlepas dari itu semua, manuver politik parpol berpotensi mengancam kestabilan pemerintah. Pada ketika yg sama, pemerintah tetap perlu mencermati aspirasi parpol-parpol yg berseberangan atau mendukung pemerintah.

Dengan pertimbangan itu, publik menerima langkah Presiden Jokowi memasukkan kader Golkar dan PAN ke dalam kabinet sebagai bagian dari upaya yg diperlukan buat menjaga keseimbangan kekuasaan di tengah apresiasi terhadap kepemimpinannya ketika ini. (Sultani/c12/Litbang Kompas)

Sumber: http://nasional.kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

webcounter