Home » Nasional » Ada Pasal Pelibatan TNI, Ketua Komisi III Sebut Revisi UU Antiterorisme Jangan Kebablasan

Ada Pasal Pelibatan TNI, Ketua Komisi III Sebut Revisi UU Antiterorisme Jangan Kebablasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menilai, penambahan wewenang TNI di dalam upaya pemberantasan teroris melalui revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan kebutuhan mendesak.

Sebaliknya, penambahan wewenang itu dikhawatirkan mulai kontraproduktif dengan semangat reformasi.

(Baca: Ini Pasal yg Dianggap Kontroversial dalam Draf RUU Anti-Terorisme)

“Revisi UU yg sesuatu ini tak boleh kebablasan. Pemanfaatan oleh negara atas kekuatan dan kemampuan TNI harus tetap berpijak pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” kata Bambang dalam informasi tertulis, Minggu (24/7/2016).

Ia menjelaskan, upaya pemberantasan teroris memiliki dimensi yg luas. Hal itu meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kerja sama internasional.

Jika TNI dilibatkan dalam tugas memerangi tindak pidana terorisme, konsekuensi logisnya pun mulai sangat luas dan prinsipil. Sebab, konsekuensi itu harus dipatuhi dan dijalankan, karena penanganan pidana terorisme masuk dalam kerangka penegakan hukum sipil.

“Karena itu, menempatkan dan memberi wewenang TNI sebagaimana tertuang dalam Pasal 43A ayat (3) dan 43B ayat (1) pada draf revisi UU nomor 15/2003 itu menjadi tak masuk akal, dan bahkan tak sejalan dengan agenda reformasi mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di dalam negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelibatan TNI di dalam pemberantasan teroris yaitu sebuah keniscayaan. Begitu halnya dengan pelibatan unsur masyarakat di dalam menolong kinerja kepolisian.

(Baca: Fadli Zon Nilai Keterlibatan TNI dalam Berantas Terorisme Diperlukan, asalkan…)

Kendati demikian, pemberantasan teroris yg tunduk di bawah hukum sipil tak boleh lepas dari KUHAP. Untuk itu, menurut Bambang, sebaiknya pelibatan TNI di dalam memberantas terorisme dikerjakan secara proporsional.

“Idealnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan harus berdasarkan perintah Presiden RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” tandasnya.

Pasal 43A ayat (3) dan 43B ayat (1) dalam draf UU Terorisme menjadi polemik karena pasal tersebut mengatur TNI bersama Polri memiliki kewenangan yg sama dalam memberantas terorisme. 

Kompas TV Pansus UU Antiteror Kunjungi Ponpes Ngruki

Sumber: http://nasional.kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

webcounter